MASA DEMOKRASI LIBERAL

 MASA DEMOKRASI LIBERAL

Demokrasi liberal adalah suatu sistem pemerintahan yang menekankan pada paham kebebasan (berpolitik). Sistem politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal banyaknya partai politik dibentuknya parlemen dengan kabinet-kabinetnya.Selama masa demokrasi liberal bangsa Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet dalam kurun waktu yang relatif singkat.

 

Kabinet-kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

1. Kabinet Nasir  (6 Sept.1950 - 21 Maret 1951).

Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI dan MASYUMIProgram kerja:

Ø Meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman

Ø Konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

Ø Menyempurnakan dan memperjuangkan organisasi angkatan perang dalam masyarakat

Ø Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat

Jatuhnya Kabinet Nasir dikarenakan gagalnya penyeleasian masalah Irian Barat sehingga menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen.Klik.

2. Kabinet Sukiman  (27 April 1951 - 3 April 1952)

Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI dan MASYUMIProgram kerja:

Ø Meningkatkan keamanan dan ketentraman

Ø Stabilitas Sosial-Ekonomi.

Ø Mempercepat persiapan-pesiapan PEMILU.

Ø Menjalankan politik luar negri bebas aktif dan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI.

Jatuhnya Kabinet Sukiman dikarenakan adanya hubungan antara Indonesia dengan Amerika tentang bantuan ekonomi, sehingga menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen yaitu pelanggaran pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif.Klik.

 

 

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953)

Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI, MASYUMI, koalisi partai-partai dan non partai.Program kerja:

Ø Persiapan PEMILU.

Ø Kemakmuran rakyat.

Ø Pendidikan rakyat.

Ø Keamanan rakyat.

Ø Menjalankan politik luar negri bebas aktif dan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI.

Jatuhnya Kabinet Wilopo dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari parlemen yaitu terjadinya peristiwa17 Oktober 1952 dan 16 Maret 1953.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli1953 – 12 Agustus1955)

Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI dan NUProgram kerja:

Ø Persiapan PEMILU

Ø Kemakmuran rakyat.

Ø Pendidikan rakyat.

Ø Keamanan rakyat.

Jatuhnya Kabinet ALI ,I dikarenakan adanya kelanjutan peristiwa 17 Oktober 1952 dan krisis ekonomi yang makin memburuk ditambah lagi pengunduruan diri partai-partai koalisi dalam

5. Kabinet Burhanuddin Harahap  (12 Agustus1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet ini merupakan koalisi partai MASYUMI dan NUProgram kerja:

Ø Pelaksanan PEMILU

Ø Pemberantasan korupsi.

Jatuhnya Kabinet Burhanuddin dikarenakan adanya banyak mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya ketidak tenangan.

6. Kabinet Ali II (20 Maret1956 – 4 Maret1957)

Kabinet ini merupakan koalisi partai PNI, MASYUMI dan NUProgram kerja lima tahun:

Ø Pengembalikan Irian Barat.

Ø Pembentukan daerah otonom dan DPRD.

Ø Perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

Ø Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

Ø Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomo nasional.

Jatuhnya Kabinet ALI ,II dikarenakan adanya pergolakan sosial dan krisis ekonomi yang makin memburuk ,ditambah lagi pengunduruan diri partai-partai koalisi dalamkabinet Ali.

7. Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan kabinet non partaiProgram kerja Panca Karya:

Ø Membentuk Dewan Nasional.

Ø Normalisasi keadaan republik.

Ø Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.

Ø Perjuangan Irian Barat.

Ø mempergiat pembangunan.

Jatuhnya Kabinet Djuanda dikarenakan adanya pergolakan sosial dan krisis ekonomi yang makin memburuk ,dikeluarkanyaDekrit Presiden 5 Juli 1959.

 

Sistem perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal

Kondisi perekonomian yang memburuk diantarnya:

Ø Beban hutang luar negeri yang ditanggungkan Indonesia setelah KMB.

Ø Politik keuangan yang dirancang di negara Belanda.

Ø Kurangnya tenaga ahli yang dapat mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Ø Banyaknya pengeluaran biaya operasional untuk kestabilan keamanan.

Ø Devisit yang besarhingga mencapai 5,1 M.

Ø Ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan.

Ø Jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat besar.

 

Usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia

Gunting Syarifudin pemotongan nilai mata uang (sanering) yang bernilai Rp.2,50 keatas hingga setengahnya. Program benteng usaha membentengi perekonomian Indonesia dari kekuatan pengusaha asing dengan memberikan bantuan modal dan dukungan mental kepada pengusaha pribumi. Nasionalisasi De Javasche Bank merubah sistem operasional bank dan mereformasi struktur organisasi De Javasche Bank. Sistem Ali-Baba Indonesianisasi kebijakan ekonomi dengan memanfaatkan pengusaha nonpribumi (Baba) oleh pengusaha pribumi (Ali) dengan tujuan untuk memudahkan pengusaha pribumi mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.