Perkembangan politik dan ekonomi Indonesia awal kemerdekaan (1945-1965)

Perkembangan politik dan ekonomi Indonesia (1945-1965)

Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia menghadapi berbagai permasalahan domestik dalam penerapan kebijakan perekonomian dan keuangan, diantaranya:

·         Tingginya inflasi karena masih beredarnya mata uang Jepang secara tak terkendali

·         Kondisi kas negara yang kosong karena belum dapat ditarik pajak dan bea masuk

·         Status perdagangan ekspor yang macet karena blokade laut Belanda dan maklumat panglima AFNEI yang tetap memberlakukan mata uang NICA di wilayah yang diduduki Sekutu.

Untuk menghadapi berbagai permsalahan ekonomi dan keuangan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan:

·         Pada 5 Juli 1946 menetapkan peraturan tentang pembentukan Bank Negara Indonesia (BNI’46). Berdasarkan PP pengganti UU No. 2 tahun 1946, Bank Negara 1946 menjadi bank umum pertama milik pemerintah RI.

·         Pada 1 Oktober 1946 mengeluarkan UU No. 17 tahun 1946 tentang pemberlakuan ORI yang diperkuat dengan UU No. 19 tahun 1946 tentang penukaran mata uang Jepang terhadap ORI

·         Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kewajiban menabung bagi seluruh penduduk Jawa dan Madura

·         Pada 15 Desember 1951 pemerintah mengeluarkan UU No. 24 tahun 1951 tentang nasionalisasi de Javasche Bank N.V. menjadi Bank Indonesia (BI) yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di Indonesia. UU ini diperkuat dengan UU No. 11/1953 dan Lembaran Negara No. 40 yang berisi tentang restrukturisasi tatanan pejabat keuangan dan moneter Indonesia

·         Pada 19 Januari 1947 Pemerintah meresmikan pembentukan Badan Perancang Ekonomi yang bertugas menyusun rencana pembangunan perekonomian selama dua sampai 3 tahun.

·         Menteri Urusan Bahan Pangan menggulirkan rencana untuk melakukan swasembada beras pangan beras yang dikenal dengan Kasimo Plan.

·         Pemerintah menyusun kebijakan perekonomian Sistem Ekonomi Gerakan Benteng yang digagas oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan diterapkan pada masa Kabinet Natsir. Program ini dimaksudkan untuk menghidupkan industri-industri kecil sebagai kekuatan utama ekonomi nasional.

·         Program Benteng tidak berhasil mencapai tujuannya dilanjutkan dengan kebijakan Indonesianisasi

Kebijakan ekonomi-keuangan internasional:

·         Pada awal kemerdekaan permasalahan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan ekonomi-keuangan internasional adalah adanya blokade laut oleh Belanda yang membuat aktivitas ekonomi dan diplomasi internasional menjadi terhambat.

·         Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menerapkan strategi diplomasi melalui jalur politik dan ekonomi

·         Melalui jalur politik pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Strategi ini memiliki  makna politis, yaitu telah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa blokade laut Belanda tidak memiliki implikasi apa-apa terhadap jalur lalu-lintas pelayaran internasional Indonesia. Selain itu juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki strategi yang jitu untuk mendapatkan dukungan dari India dalam berbagai forum internasional untuk memaksa Belanda mencabut aksi blokade lautnya terhadap Indonesia.

·         Melalui jalur ekonomi, pemerintah membuat sebuah kontak dagang langsung dengan negara asing seperti Singapura, Malaya dan Amerika Serikat

·         Indonesia mendirikan badan perdagangan Banking and Trading Corporation (BTC)

·         Indonesia membentuk sebuah lembaga perwakilan dagang di Singapura yang bernama Indonesia Office (Indoff) yang bertugas menjalankan diplomasi ekonomi untuk kepentingan luar negeri Indonesia

·         Dengan strategi ekonomi ini Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara patner dagang untuk mencabut blokade laut Belanda dengan alasan kelancaran kepentingan ekonomi dan perdagangan mereka

Kebijakan Birokrasi Pemerintahan:

·         Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah pada awal kemerdekaan di bidang birokrasi adalah membentuk sistem birokrasi Indonesia agar dapat menjalankan good govermance.

·         Maka pada 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang pertama dan menghasilkan kesepakatan:

1.       Menetapkan dan mengesahkan UUD RI 1945 (UUD 1945) yang berisi 37 pasal.

2.       Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden RI dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI

3.       Membentuk Komite Nasional Indonesia (MPR & DPR) untuk membantu tugas Presiden.

3.

·         Pada keesokan harinya, 19 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang yang kedua dan berhasil membentuk 12 departemen dan 4 menteri negara tanpa portofolio sebagai badan eksekutif, serta membagi wilayah administratif pemerintahan menjadi 8 propinsi beserta gubernurnya.

·         Kebijakan lainnya adalah dikeluarkannya maklumat pada 16 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa KNIP memiliki kewenangan eksekutif dan legislatif, serta memiliki hak menyusun GBHN

·         Pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat Politik 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik di Indonesia.

Perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia di awal kemerdekaan:

·         Perkembangan politik Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP dan dikeluarkannya Maklumat Politik 3 Nopember 1945

·         Dikeluarkannya Maklumat Politik 3 Nopember 1945 mendorong munculnya partai-partai politik dengan berbagai ideologi yang mempunyai arah dan metode pergerakan yang berbeda-beda.

·         Partai politik berhaluan nasionalis: PNI, SRI dan GRI

·         Partai politik berhaluan agama: Masyumi, NU, Parkindo dan PKRI.

·         Partai politik berhaluan sosial-komunis: PKI, Permai, PBI, PSI, PRS dan PRJ.

·         4 januari 1946 ibu kota negara untuk sementara waktu dipindah ke Yogyakarta karena Jakarta rawan teror dan intimidasi pihak asing. Yogyakarta dipilih karena terdapat markas besar tentara pasukan Laskar Hizbullah Sabilillah dan Laskar Mataram pimpinan Sri Sultan HB IX yang siap tempur bila keadaan genting. Selain itu Yogyakarta juga memiliki letak strategis untuk perjuangan diplomasi dan bersenjata.

·         Tugas KNIP adalah membantu dan menjadi pengawas kinerja Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan mempunyai wewenang memberikan usulan kebijakan kepada Presiden.

·         KNID bertugas membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintahan di tataran yang lebih rendah dari presiden seperti gubernur dan bupati.