pemilu tahun 1999

   Pembentukan Partai Politik dan Percepatan Pemilu

Presiden B.J Habibie membuat kebijakan untuk membuat perubahan dalam bidang politik lainnya antara lain mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR.
Pemilihan umum pada masa pemerintahan yang sangat singkat dari Presiden B.J Habibie, diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 dengan diikuti oleh 48 partai, walapun pada saat itu terdaftar terdapat hampir 150 partai politik, akan tetapi yang memenuhi persyaratan hanya 48 partai politik. Pemilihan umum Tahun 1998 dilaksanakan secara LUBER yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia dan JURDIL yaitu jujur dan adil yang diakui oleh semua pihak termasuk oleh oleh luar negeri melalui pemantauan secara langsung oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter.[1] Selanjutnya tanggal 7 Juni 1999 diselenggarakan Pemilihan Umum Multipartai.
Dari 48 partai yang mengikuti pemilihan umum Tahun 1998, terdapat 5 partai besar yang mendapat dukungan besar dari masyarakat. Amien Rais mendirikan PAN (Partai Amanat Nasional) dengan dukungan dari Muhammadiyah, akan tetapi dengan ideologi sekularisme yang demokratis dan kapitalis. Abdurahman Wahid dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dengan dukungan NU, lebih mengedepankan toleransi, pluralisme, dan gaya demokrasi non religius. Megawati dengan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) mendapat dukungan dari Wiranto dan ABRI. Beberapa pemimpin Islam menanggapi popularitas Megawati yang besar menyatakan bahwa Islam tidak memperbolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin, tetapi tidak dengan Abdurrahman Wahid. Golkar yang masih mempunyai dukungan masyarakat yang masih kuat mencoba untuk membersihkan diri dari warisan Soeharto dengan cara meminta maaf untuk berbagai kesalahan masa lalunya dan menggambarkan dirinya sebagai Golkar baru. Fraksi dominannya mendukung Habibie hampir sampai akhir masa jabatannya. PPP juga mampu bertahan sebagai sebuah partai politik.[2]
Pemilihan umum kedelapan dalam sejarah Indonesia ini dilaksanakan pada hari Senin, 7 Juni 1999. Empat puluh delapan partai yang mengikuti pemilu ini memperebutkan 462 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Setelah pemilihan umum ini selesai dilaksanakan, lebih dari 50% partai  ternyata tidak mendapatkan kursi. Dengan demikian, jumlah kursi di DPR dibagi kepada 21 partai saja.[3] Pemilihan umum tahun 1999 melahirkan pemenang baru yaitu PDI Perjuangan. Meskipun hanya menguasai 11 provinsi, sedangkan Golkar menang di 13 Provinsi, namun suara PDI Perjuangan lebih besar yaitu sebanyak 33,7 %.
Kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu 1999 terjadi karena PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan reformasi sehingga banyak masyarakat yang pro terhadap reformasi berbalik mendukung PDI Perjuangan. Sedangkan Golkar masih mampu menempati posisi ke dua pada pemilu 1999 setelah lengsernya Soeharto sebagai presiden hal ini terjadi karena Partai Golkar sudah berakar kuat di hati rakyat, hal ini dapat dilihat dari sejarah panjang kemenangan partai Golkar dari tahun 1955 hingga pemilu tahun 1997. Untuk pemilu tahun 1999 bisa dikatakan tidak ada partai yang menang secara meyakinkan, sama seperti pemilu tahun 1955.[4]
Tabel 2
Sepuluh partai pemenang pemilihan umum tahun 1999 antara lain:
NO
PARTAI POLITIK
JUMLAH KURSI
1
PDI Perjuangan
153 kursi
2
Partai Golkar
120 kursi
3
PPP
58 kursi
4
PKB
51 kursi
5
PAN
34 kursi
6
PBB
13 kursi
7
Partai Keadilan
7 kursi
8
Partai Demokrasi Kasih Bangsa
5 kursi
9
Partai Nahdatul Ulama
5 kursi
10
Partai Keadilan dan Persatuan
4 kursi

Sumber : Daniel Dhakidae, Peta Politik Pemilihan Umum 1998-2004, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004. [5]


[1] M.C. Ricklefs, Op. Cit, hlm. 685.
[2] Op. Cit., hlm. 706.
[3] Daniel Dhakidae, dkk, Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 1999, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002, hlm. vii
[4] Daniel Dhakidae, Peta Politik Pemilihan Umum 1998-2004, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004, hlm. 3
[5] Daniel Dhakidae, Op. Cit., hlm. vii

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Perkembangan politik dan ekonomi Indonesia awal kemerdekaan (1945-1965)

Image
Perkembangan politik dan ekonomi Indonesia (1945-1965) Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia menghadapi berbagai permasalahan domestik dalam penerapan kebijakan perekonomian dan keuangan, diantaranya: ·          Tingginya inflasi karena masih beredarnya mata uang Jepang secara tak terkendali ·          Kondisi kas negara yang kosong karena belum dapat ditarik pajak dan bea masuk ·          Status perdagangan ekspor yang macet karena blokade laut Belanda dan maklumat panglima AFNEI yang tetap memberlakukan mata uang NICA di wilayah yang diduduki Sekutu. Untuk menghadapi berbagai permsalahan ekonomi dan keuangan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan: ·          Pada 5 Juli 1946 menetapkan peraturan tentang pembentukan Bank Negara Indonesia (BNI’46). Berdasarkan PP pengganti UU No. 2 tahun 1946, Bank Ne...
Read more

Kuntowijoyo: Pengantar Ilmu Sejarah (Review)

Pengantar Ilmu Sejarah Dalam buku Pengatar Ilmu Sejarah yang ditulis oleh Kuntowijoyo ini saya akan mencoba membahas atau mereview hal penting dari setiap bab yang ada. Namun,     sebelum memulai untuk membahas atau mereview kembali buku tersebut saya akan menjelaskan apa itu sejarah menurut pribadi diri saya sendiri.Sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku, kehidupan, dan kebudayaan dimasa lampau. Sejarah bisa digunakan untuk membedakan kehidupan dimasa lalu dengan masa sekarang, bahkan bisa digunakan sebagai referensi untuk memprediksi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sejarah sangat berhubungan erat dengan manusia dan waktu. Mengapa harus manusia dan waktu ? Karena menurut saya sendiri objek yang diteliti oleh sejarah dan para sejarahwan adalah bagaimana kehidupan manusia pada waktu itu dan apa saja peristiwa yang terjadi pada waktu itu juga. Sejarah tidak bisa dihilangkan, tetapi sejarah itu harus dikenang dan diingat untuk kita bisa m...
Read more

akhir pemerintahan B.J Habibie

AKHIR PEMERINTAHAN B.J HABIBIE A.       Penolakan Pidato Pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie Dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden   pada tanggal 21 Mei 1998 , sesuai UU yang ada maka sebagai   w akil   p residen B.J. Habibie menggantikan kedudukan Soeharto sebagai presiden hingga masa jabatan presiden selesai. Naiknya B.J. Habibie sebagai Presiden menggantikan Soeharto mendapatkan reaksi dari masyarakat Indonesia, yaitu memunculkan reaksi pro dan kontra terhadap B.J. Habibie sebagai presiden. Terdapatnya pro dan kontra terhadap B.J. Habibie ini menunjukkan legitimasi pemerintahan B.J. Habibie lemah. Munculnya kontra terhadap pemerintahan Presiden B.J. Habibie karena mereka menganggap bahwa Habibie masih terkait dengan kelompok Soeharto, sehingga banyak yang beranggapan bahwa B.J. Habibie tidak akan bisa melaksanakan reformasi secara penuh seperti yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia.   Hal lain...
Read more