Kabinet Pembangunan

                                    Penyusunan Kabinet Reformasi Pembangunan

B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ketiga menggantikan Presiden Soeharto yang lengser dari jabatan sebelum masa baktinya selesai. Dalam waktu yang terbilang singkat, kurang dari 24 jam setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie mengumumkan kabinet yang dipimpinnya dengan diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan.

Tabel 1.

Kabinet Reformasi Pembangunan

No	Jabatan	Nama
1	Menteri Dalam Negeri	Syarwan Hamid.
2	Menteri Luar Negeri	Ali Alatas
3	Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI	Wiranto
4	Menteri Kehakiman	Muladi
5	Menteri Penerangan	Yunus Yosfiah
6	Menteri Keuangan	Bambang Subianto
7	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Rahardi Ramelan
8	Menteri Pertanian	Soleh Solahudin
9	Menteri Pertambangan dan Energi	Kuntoro Mangkusubroto
10	Menteri Kehutanan dan Perkebunan	Muslimin Nasution
11	Menteri Pekerjaan Umum	Rachmadi Bambang Sumadhijo
12	Menteri Perhubungan	Giri Suseno Hadihardjono
13	Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya	Marzuki Usman.
14	Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah	Adi Sasono
15	Menteri Tenaga Kerja	Fahmi Idris.
16	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	AM Hendropriyono
17	Menteri Kesehatan	Faried Anfasa Moeloek
18	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Juwono Soedarsono
19	Menteri Agama	Malik Fajar
20	Menteri Sosial	Justika Baharsjah
21	Menteri Negara Sekretaris Negara	Akbar Tandjung.
22	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas	Boediono
23	Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT	Muhammad Zuhal
24	Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pengelola BUMN	Tanri Abeng
25	Menteri Negara Pangan dan Holtikultura	A.M. Saefuddin
26	Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN	Ida Bagus Oka
27	Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM	Hamzah Haz
28	Menteri Negara Agraria/Kepala BPN	Hasan Basri Durin
29	Menteri Negara Perumahan Pemukiman	Theo L. Sambuaga.
30	Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal	Panangian Siregar
31	Menteri Negara Peranan Wanita	Tuti Alawiyah
32	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga	Agung Laksono.
33	Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Feisal Tanjung
34	Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri	Ginandjar Kartasasmita.
35	Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara	Hartarto Sastrosoenarto
36	Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan	Haryono Suyono

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Reformasi_Pembangunan.

(Diakses pada tanggal 19 Maret 2015)[1]

Permasalahan-permasalahan negara yang dihadapi Pemerintahan B.J. Habibie tidak hanya mengenai krisis ekonomi yang belum terselesaikan, akan tetapi juga mengenai permasalahan politik dalam negeri. Pemerintahan B.J. Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunan dihadapkan dengan 6 tuntutan reformasi. Keenam tuntutan reformasi antara lain (1) Penegakan supremasi hukum, (2) Pemberantasan KKN, (3) Mengadili mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, (4) Amandemen Konstitusi (5) Pencabutan Dwi Fungsi Abri, (6) Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Presiden Habibie mengawali pemerintahannya dengan sebuah reputasi yang membuatnya tidak dipercaya oleh kalangan aktivis dan mahasiswa, militer, fraksi-fraksi partai besar, pemerintah asing, para investor luar negeri, dan berbagai badan internasional.

Ada berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie setelah terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan. Kebijakan politik yang diambil yaitu: dengan dibebaskannya para tahanan politik pada masa Orde Baru, peningkatan kebebasan pers, pembentukan parpol dan percepatan Pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999, penyelesaian masalah Timor Timur, pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya, pemberian gelar Pahlawan Reformasi bagi korban Trisakti.

---

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Reformasi_Pembangunan, diakses pada tanggal 19 Maret 2015.